ROHUL, TAKARAN.ID — Peringatan Hari Jadi ke-27 Kabupaten Rokan Hulu tidak cukup hanya dirayakan melalui seremoni dan pidato resmi. Di tengah keterbatasan fiskal dan tuntutan efisiensi anggaran, momentum ini menjadi pengingat bahwa pembangunan harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar deretan program dan laporan keberhasilan.
Pesan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-27 Kabupaten Rokan Hulu, Senin (12/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Rokan Hulu, Hj. Sumiartini, didampingi unsur pimpinan DPRD lainnya. Hadir dalam kegiatan itu Bupati Rokan Hulu Anton, S.T., M.M., Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, tokoh adat, tokoh agama, serta sejumlah undangan.3
Mengusung tema “Maju Bersinergi, Membangun Negeri”, peringatan tahun ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendorong kemajuan Kabupaten Rokan Hulu.
Namun, sinergi tidak boleh berhenti sebagai slogan. Di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pemerintah dituntut semakin cermat menentukan prioritas, sedangkan DPRD harus memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan publik.
Efisiensi Anggaran, Ujian Nyata Pembangunan
Keterbatasan fiskal menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah daerah harus mampu memilah program yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat, tanpa mengabaikan kualitas pelayanan dasar.
Pemerataan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan ekonomi masyarakat desa masih menjadi pekerjaan penting yang membutuhkan perhatian berkelanjutan.
Dalam kondisi tersebut, efektivitas belanja daerah menjadi krusial. Setiap anggaran yang dialokasikan harus memiliki sasaran yang jelas, pelaksanaan yang terukur, serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Publik tentu berharap efisiensi tidak sekadar dimaknai sebagai pengurangan belanja, tetapi juga sebagai upaya menghilangkan pemborosan, memperbaiki tata kelola, dan memastikan anggaran yang tersedia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
DPRD Harus Memastikan Sinergi Berbuah Hasil
Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan bersama pemerintah daerah melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Karena itu, peringatan Hari Jadi ke-27 Rokan Hulu semestinya menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan APBD. Transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian antara perencanaan dan realisasi harus menjadi bagian penting dari evaluasi pembangunan daerah.
Pengawasan yang efektif juga diperlukan agar program prioritas tidak sekadar tercantum dalam dokumen perencanaan, tetapi benar-benar terlaksana dan memberikan dampak bagi masyarakat.
Di sisi lain, partisipasi masyarakat perlu mendapat ruang yang memadai. Aspirasi warga, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan ketimpangan pembangunan ant wilayah, harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan.
Usia 27 Tahun, Saatnya Mengukur Hasil
Memasuki usia ke-27, Rokan Hulu memiliki perjalanan panjang pembangunan yang patut menjadi bahan refleksi. Namun, capaian masa lalu tidak boleh membuat pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan mengabaikan persoalan yang masih membutuhkan penyelesaian.
Ukuran kemajuan daerah bukan hanya terlihat dari kegiatan pemerintahan yang terlaksana, tetapi juga dari semakin mudahnya masyarakat memperoleh pelayanan, membaiknya akses infrastruktur, meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan, serta terbukanya peluang ekonomi yang lebih merata.
Semangat “Maju Bersinergi, Membangun Negeri” harus diterjemahkan menjadi kerja nyata, kebijakan yang tepat, dan keberanian melakukan evaluasi terhadap program yang belum. (Kiki)
