TAKARAN.id, ROHUL – Kegiatan koordinasi dan sosialisasi tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dan Asisten Bidang Pidana Militer telah sukses dilaksanakan di aula Kantor Kejaksaan Negeri Rohul, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, (25/6/24).
Acara ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara berbagai lembaga hukum dalam menangani perkara pidana militer.
Hadir dalam kegiatan ini beberapa tokoh penting, antara lain Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Riau, Kolonel Laut (H) Faisol, SH; Bupati Rohul H. Sukiman yang diwakili oleh Sekda Rohul M. Zaki; Dandim 0313/KPR Letkol Inf Setiawan Hadi Nugroho yang diwakili oleh Perwira Penghubung (Pabung) Rohul Mayor Inf Andre Suardi, S. Sos.; Kapolres Rokan Hulu AKBP Budi Setiyono yang diwakili oleh Kabag Ops Polres Rohul Kompol Amru Hutauruk, SH; serta Kajari Rohul Fajar Haryowimbuko, SH, MH. Turut hadir pula para Danramil se-Kabupaten Rohul, staf Kajari, dan staf Polres Rohul. Selasa 25/6/2024.
Dalam kata sambutannya, Kajari Rohul menyambut baik kehadiran Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Riau yang bertujuan untuk mensosialisasikan peran dan tugas dalam penanganan pidana militer.
“Kedatangan beliau sesuai dengan tupoksi yang dimiliki untuk memperkuat penegakan hukum di bidang ini,” ucap Kajari.
Sementara itu, Kolonel Laut (H) Faisol, SH, dalam sambutannya menyampaikan ucapan syukur atas kesempatan ini. Beliau menjelaskan bahwa kehadiran struktur baru ini di kejaksaan merupakan langkah penting untuk menegaskan komitmen dalam mengelola perkara yang melibatkan unsur militer.
“Kami berterima kasih atas dukungan penuh yang telah diberikan dalam penyelenggaraan acara ini,” ujarnya.
Beliau juga menggarisbawahi tentang peran penting Asisten Pidana Militer dalam menangani perkara yang melibatkan prajurit TNI.
“Kami bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum,” tegas Kolonel Laut (H) Faisol.
Koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan perkara yang bersinggungan dengan bidang sipil dan militer, serta korupsi.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan POM, Auditur Militer, dan pihak terkait lainnya demi kelancaran penegakan hukum,” tambahnya.
Dengan kehadiran 20 Asisten Pidana Militer di kejaksaan, diharapkan mampu mengoptimalkan penyelesaian perkara dengan tetap mengedepankan keadilan dan profesionalisme. Hal ini juga sebagai upaya untuk memperkuat kerjasama antara TNI dan kejaksaan yang telah terbukti melalui Nota Kesepahaman tahun 2018 yang direvisi pada tahun 2023.
Kegiatan ini tidak hanya sebagai forum untuk meningkatkan pemahaman bersama, tetapi juga sebagai ajang silaturahmi antarlembaga yang bertujuan untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih baik di masa depan.
Dengan demikian, kegiatan koordinasi dan sosialisasi ini diharapkan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum, khususnya dalam menangani perkara yang melibatkan prajurit TNI dan masalah pidana militer di wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
(Ardi ramadhan)
