DPRD Rohul Melalui Komisi l, Adakan Hearing Dengan KPU dan Bawaslu Terkait PSU

TAKARAN.id, ROHUL – Menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu, melalui Komisi I menggelar Hearing dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rohul. Senin (24/06/2024).

Hearing ini berlangsung di ruang rapat Bansus DPRD Kabupaten Rohul dan bertujuan untuk mengevaluasi serta memastikan kesiapan dan keseriusan KPU dan Bawaslu dalam menghadapi PSU yang akan segera dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2024.

Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Rohul, Budi Darma, Hearing ini bertujuan untuk membahas kesiapan KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan PSU yang dijadwalkan pada bulan Juli 2024 mendatang.

“Hearing ini bertujuan untuk memastikan kinerja dari KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan PSU yang akan kita laksanakan. Tentunya kita sebagai wakil rakyat ingin tahu sejauh mana persiapan atau apa yang sudah dikerjakan oleh KPU dan Bawaslu,” kata Budi.

Dalam hearing tersebut, berbagai aspek persiapan untuk PSU dibahas secara mendalam. Kedua belah pihak, baik dari KPU maupun Bawaslu, menyampaikan laporan tentang persiapan teknis, logistik, dan pengamanan dalam menyelenggarakan PSU nanti.

Ketua KPU Rohul, Ceppi Abdul Husen, S.Pd., M.M., menyampaikan bahwa KPU telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaan PSU.

“Kami saat ini melakukan pemutakhiran terhadap DPT, sesuai dengan keputusan MK, dan pengadaan sarana serta prasarana untuk mendukung pelaksanaan PSU. Kami berkomitmen menjaga integritas dan profesionalitas dalam setiap tahapan pemungutan suara,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Rohul Fajrul Islamy Damsir juga menjelaskan langkah-langkah pengawasan yang akan dilakukan selama PSU berlangsung.

“Kami telah menyiapkan petugas pengawas di setiap TPS yang melibatkan masyarakat setempat untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada hari pemungutan suara tetapi juga pada tahapan sebelumnya,” tuturnya.

Hearing ini juga menjadi forum bagi anggota Komisi I DPRD Rohul untuk mengajukan berbagai pertanyaan dan masukan terkait kebijakan teknis maupun strategis yang diterapkan oleh KPU dan Bawaslu. Beberapa anggota komisi menyoroti kesiapan sistem informasi, penanganan potensi konflik, serta antisipasi terhadap kecurangan dalam PSU.

“Berdasarkan hasil hearing hari ini, kami merasa yakin bahwa KPU dan Bawaslu Rokan Hulu telah melakukan persiapan yang matang untuk PSU. Namun, kami tetap akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan lancar dan adil,” tambah Budi Darma.

Komisi I DPRD Rohul berharap agar seluruh proses PSU berlangsung secara transparan dan dapat dipercaya oleh masyarakat.***
Ardi ramadhan